Umat Kristen di AS komitmen melawan Sekularisme (christianpost.com) |
Di Illinois, pejabat pemerintah menghentikan kerja sama dengan pihak gereja dalam bidang adopsi setelah bekerja selama 40 tahun karena pihak gereja tidak mau mengakui peraturan persatuan masyarakat sipil yang baru. Para uskup Illinois pada Senin (14/11/2011) menegaskan bahwa mereka akan menghentikan perjuangan secara hukum dan tidak lagi melakukan pelayanan yang dibiayai oleh negara.
Di New York, para uskup bersama para pemimpin Ortodox dan Yahudi sudah menyampaikan keberatannya bahwa menerima peraturan baru tentang perkawinan sesama jenis kelamin tahun ini akan sangat tidak efektif karena dinilai terlalu lemah.
Pada tingkat negara federal, para uskup sudah menekan Departemen Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan selama masa uji petik (tanggapan publik) terkait penolakan kelompok agama pada kebijakan jaminan kesehatan Presiden Barack Obama yang ternyata ditukar guling dengan ijin pemakaian alat-alat kontrasepsi.
"Kami menolak berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kesadaran kami. Kami tidak butuh pemerintah yang tidak sejalan dengan kami," kata Mgr Lori, Uskup Bridgeport.
Sementara Presiden Konferensi Uskup-uskup Amerika Serikat Mgr Timothy Dolan mengatakan, para uskup tidak hanya bereaksi terhadap kebijakan-kebijakan Barack Obama tetapi bagi siapapun yang meminggirkan agama dan mendorong agama kembali ke sakristi (hanya mengurus hal-hal yang suci saja). "Ini isu budaya yang sudah menjadi perhatian gereja selamanya, bukan hanya di Amerika serikat," tambah Dolan.
Dolan mengaku, dia sudah mendiskusikan masalah-masalah yang menjadi perhatian gereja dengan Barack Obama saat keduanya bertemu minggu lalu di Kantor Barack Obama di gedung oval. Menurut Dolan, Obama sungguh bersahabat dan menjamin bahwa pemerintah akan memperhatikan masalah-masalah tersebut. "Saya merasa tenang dan damai ketika memasuki ruang kerja Obama untuk membahas isu-isu ini," ujar Dolan.
Kebebasan beragama menjadi fokus utama dalam pertemuan Konferensi Para Uskup Amerika Serikat yang pada Selasa (15/11/2011) lalu memasuki sesi publik. (Suara Pembaruan)