 |
| Peran gereja di Papua |
"Peran gereja sudah diakomodasi dengan adanya perwakilan tokoh agama di MRP. Tapi kita mengetahui bagaimana pemerintah mengangkangi Undang-undang Otonomi Khusus ini" ujarnya
Namun menurutnya pemerintah pusat telah memandulkan peran MRP tersebut.
"Ini karena pelemahan terhadap MRP sehingga tidak mampu mengeluarkan perdasus sampai sekarang terhadap pemilihan gubernur." tambah Pdt Gultom.
Bahkan masukkan dari gereja baik dari PGI melalui surat kenabian maupun dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) beberapa Keuskupan di Papua yang dikirim berkali-kali kepada pemerintah pusat, tidak pernah gubris.
"Kita senang disebut gereja berperan, tapi pada kenyataanya tidak semudah itu. Suara PGI saja tidak didengar. Surat PGI sampai sekarang tidak mendapatkan respons." keluhnya
Sangat disayangkan, kekerasan di Papua dari waktu ke waktu semakin meningkat, dalam tahun ini saja ratusan kasus kekerasan telah terjadi, sejak pembubaran paksa Kongres Rakyat Papua III di Abepura, pemogokan pekerja P.T. Freeport di Timika hingga penembakan dan pembunuhan misterius di beberapa wilayah di Papua.
Dengan berjuta alasan pemerintah pusat hanya sanggup mengeluarkan imbauan-imbauan yang tidak menyentuh inti permasalahan masyarakat Papua dengan terus menempeli cap separatis, kebodohan dan ketidak mampuan masyarakat papua dalam mengelolaan berbagai hal. (KBR68H/Tim PPGI)
