JENEPONTO (SULSEL) - Warga muslim di Kabupaten Janeponto menentang keras adanya kehadiran umat Kristen di wilayahnya, mereka beralasan, sejak dulu warga di Bumi Turatea itu menolak adanya umat beragama yang berbeda keyakinan dengan mereka termasuk umat Kristen.Penolakan terhadap umat beragama lainnya sudah terjadi sejak tahun 1960-an. Hal ini merupakan kesepakatan tak tertulis yang dibuat diantara mereka. Anehnya, mereka menganggap umat yang berlainan agama dengan mereka dapat mengancam dan mempengaruhi iman mereka yang mereka khawatirkan dapat mengguncang iman mereka.
Sedangkan dipihak lain beberapa warga dari daerah sekitar yang beragama Kristen telah menetap di tempat itu selama berpuluh tahun sehingga mau tidak mau mereka harus melaksanakan ibadah dan pelayanan yang sesuai dengan perintah Kristus.
Jemaat Kristen di Panaikang yang berasal dari Gereja Toraja berjumlah 25 kepala keluarga ini sebenarnya menganggap Mess Panaikang di Jalan Karya, Kecamatan Binamu sudah sangat cukup untuk gunakan sebagai tempat beribadah.
Namun warga Janeponto dengan penuh was-was menuduh jemaat ini berusaha mendirikan gereja, yang mereka khawatirkan mengubah iman mereka. Hal ini berlanjut dengan pelarangan ibadah sejak delapan belas bulan yang lalu.
Koordinator Kelompok Jemaat Gereja Toraja Jeneponto, Pdt. Reny Yusuf, S.Th mengatakan pada tahun lalu, tidak sedikitpun terbesit rencana untuk membangun Gereja seperti yang dibicarakan masyarakat setempat. Menurutnya ini hanya kesalahpahaman.
Menanggapi adanya permintaan jemaat yang ingin mengadakan ibadah di Mess Panaikang, Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Syamsuddin Karlos, pada dasarnya mengapresiasi hal tersebut. Hanya saja kata dia, perlu koordinasi yang baik dengan semua pihak untuk membicarakan ibadah yang ia salah artikan sebagai pendirian gereja.
"Saya kira tidak ada salahnya dibangun sarana ibadah gereja untuk umat Kristiani di Jeneponto ini," ujar Karlos yang dihubungi Upeks lewat ponselnya, Rabu (07/11/2011).
Lebih jauh, ia mengatakan, pendirian gereja di Jeneponto memang sensitif. Sehingga perlu kehati-hatian semua pihak.
"Apalagi penolakan ini datangnya dari warga, bukan dari pemerintah. Jika tidak disikapi dengan bijak, maka masyarakat akan bertindak secara anarkis". tutur Karlos.
Oleh karena itu, sebagai solusinya, pendirian gereja perlu melibatkan semua pihak terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan pihak dewan termasuk aparat keamanan, untuk duduk bersama membicarakan persoalan pendirian gereja. (Upeks/Tim PPGI)
