Monday 19 December 2011

Monday, December 19, 2011
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Jambi Nilai SKB 3 Menteri Jadi Celah Timbulkan Konflik.
KOTA JAMBI (JAMBI) - Terkait sikap Pemkot Jambi dalam penutupan Gedung gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Shaloom Telanaipura, Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Jambi, Pdt David Farel Sibuea MTh nilai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 / nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat merupakan celah besar untuk menimbulkan konflik.

“Kita akui celah dari peraturan bersama mentri (Permen) nomor 09 dan 08 tahun 2006 ini bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, saya meminta adanya sosialisasi akan kerukunan umat beragama, sehingga tidak terjadi salah paham antar umat beragama dan peningkatkan pemahaman masyarakat. Jadi konflik bisa ditekan, bahkan bisa dihilangkan" katanya.

Selain itu, pihaknya sudah membicarakan masalah konflik agama baik yang ada di intern agama maupun agama lain dengan PGI Pusat, sebab Bimas Kristen dalam kementrian agama tidak memiliki pengaruh dalam kementriannya dengan alasan-alasan tertentu.

“Namun Binmas Kristen yang kita hubungi mengatakan tidak tahu tugas dan fungsinya apa. Jadi kita minta Kementrian Agama sesering mungkin melakukan sosialisasi" ujarnya.

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus mengatakan, kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi, saat ini masih aman dan terkendali. “Kita harapkan ini terus berlanjut, sehingga kehidupan beragama bisa berjalan lancar". katanya.

“Tingginya persentase pembangunan tempat ibadah ini menunjukkan perkembangan penyebaran agama berjalan dengan baik. Pemerintah memberikan penghargaan kepada seluruh umat beragama untuk mewujudkan iklim kondusif, sehingga bisa berpartisipasi mendukung pembangunan tanpa terkontaminasi gejolak di daerah lain,” kata Hasan Basri Agus. (Tim PPGI)