"Peran FKUB ini juga kita kritisi karena sebetulnya ini menjadi payung dan lembaga memberi solusi dalam beribadah, jadi kami melihat FKUB menjadi lembaga birokrasi baru," ungkap Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Jeirry Sumampow dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2011 PGI tentang Kebebasan Beribadah dan Beragama Umat Kristen di Indonesia, di Kantor PGI, Jakarta, Rabu (21/12).
"Jadi kalo ada yang ingin membangun rumah ibadah itu harus mendapatkan izin dari FKUB. Seharusnya FKUB tidak mengeluarkan kebijakan dan seharusnya FKUB memberi kelancaran kepada semuanya dalam pembangunan tempat beribadah. Jadi peran FKUB itu telah berubah sekarang ini," imbuhnya.
Menurut dia, FKUB kerap berpihak kepada kelompok-kelompok mayoritas dan memilih jalan menegasikan kelompok minoritas dengan turut menjadi penghalang pendirian rumah ibadah tersebut.(Liputan6)
