Dari informasi yang diterima Tim PPGI pada Kamis (12/01/2012). Pertemuan antara empat tokoh gereja dengan presiden SBY adalah untuk menyampaikan beberapa agenda dari rakyat Papua, yang disebut sebagai 'Suara Rakyat Papua'.
"Kami menyampaikan agenda rakyat Papua. Bukan agenda pribadi atau gereja. Salah satu yang akan kami sampaikan kepada Presiden adalah agenda rakyat Papua, yakni dialog" tegas Socratez Sofyan Yoman.
Ditegaskan pula, peran para pemimpin Gereja-gereja di Tanah adalah untuk menyambung lidah rakyat Papua yang sudah tidak dapat bersuara, akibat sikap skeptik pemerintah pusat.
"Bukan kami yang berdialog dengan presiden. Karena sudah ada lima orang juru runding yang ditetapkan dalam Konferensi Perdamaian Papua tahun lalu." kata Yoman.
Menurut Yoman, Pemimpin Agama hanya dapat mengkawal agenda rakyat Papua untuk menyelesaikan persoalan Papua secara komperehensif. Yakni dengan cara melakukan dialog secara damai, eklusif, tanpa syarat dan mediasi oleh pihak ketiga.
"Ini demi penyelesaian menyeluruh yang diinginkan oleh rakyat Papua, bukan oleh Pemerintah Indonesia seperti pelaksanaan UP4B ataupun dialog dalam tiga pilar (NKRI, Otsus dan UP4B)." tegas Yoman.
Dalam pertemuan sebelumnya pada Jumat (16/12/2011) yang dimediasi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Tokoh gereja asal Papua yang hadir antara lain Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Tanah Papua, Pdt Yemima Krey/Mirino; Perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP) Socrates Sofyan Yoman; Ketua Sinode Kemah Injil Gereja Masehi (Kingmi) Papua, Pdt Benny Giay; Ketua Sinode Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI) Pdt Martin Luther Wanma, dan Perwakilan Keuskupan Jayapura, Rika Korain.
Dalam pertemuan tersebut para tokoh gereja Papua meminta, pemerintah pusat agar menghentikan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) karena dibentuk secara sepihak karena tidak mendengar aspirasi rakyat Papua.
Selain itu meminta pemerintah menarik pasukan non-organik dari Papua, melepaskan tahanan politik Papua dan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2007 yang melarang bendera Bintang Kejora. (TimPPGI)
