Thursday, 12 January 2012

Thursday, January 12, 2012
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Gereja-gereja di Ceko Dapat Ganti Rugi Penyitaan Selama 41 Tahun dari Pemerintah.
PRAHA (CEKO) - Rabu (11/01/2011) pemerintah Ceko mengajukan RUU yang mengatur pengembalian properti dan pembayaran kompensasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok gereja.

Dalam kesepakatan yang diteken antara partai-partai berkuasa dan 17 kelompok agama yang dipimpin gereja Katolik, kalangan gereja menerima ganti rugi tersebut sebagai imbalan atas penyitaan semua harta milik mereka, selama masa kekuasaan pemerintah komunis Cekoslowakia, dari tahun 1948 hingga 1989. Selain uang ganti rugi, kalangan gereja juga menerima kembali sekitar 56 persen harta milik mereka.

Imbalan ganti rugi yang ditaksir senilai senai US$ 2,93 miliar (Rp 27 triliun) ini tercapai melalui perundingan alot selama sekitar duapuluh tahun, antara kalangan geraja dan pemerintah. Mayoritas penduduk Cheska menentang imbalan ganti rugi ini.

Dalam Prague Daily Monitor edisi 11 Januari 2012 dilaporkan pemerintah mendapatkan perlawanan keras dari VV tentang rencana pengembalian seluruh properti gereja yang pernah disita pemerintah berikut pemberian ganti rugi. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Petr Necas dalam acara jumpa pers.

VV merupakan partai terkecil dalam koalisi pemerintah yang menyatakan ragu-ragu terhadap niat pemerintah. Partai ini ingin tahu dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk membayar kompensasi bagi sejumlah gereja, sementara kondisi keuangan negara kian memburuk. Karena itu, menurut VV, pemerintah perlu menunda pembayaran kompensasi sembari menunggu kondisi pertumbuhan ekonomi negara.

Sikap VV mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua Partai Demokrat (CSSD) Jiri Dienstbier. Menurut wakil juru bicara VV, pembayaran ditunda hingga kondisi keuangan membaik.

"Pembayaran dapat berlangsung satu tahun dan dimulai pada 1 Januari 2014 atau hingga pertumbuhan ekonomi Cek bagus," ujar Wakil Perdana Menteri Cek, Karolina Peake, melalui siaran pers. (Reuters/TimPPGI)