Thursday 12 January 2012

Thursday, January 12, 2012
1
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Ribuan Umat Kristen di Lahore Berunjuk Rasa Tentang Pembokaran Kapel.
LAHORE (PAKISTAN) - Ribuan umat Kristiani berunjuk rasa di Lahore kemarin menentang pembongkaran sebuah kapel dan sebuah pusat menjahit, dengan mengklaim pemerintah telah merampas properti dan tanah secara ilegal.

Sambil berteriak: “Selamatkanlah properti gereja” dan “kami menolak mafia tanah,” selama tiga jam para demonstran memblokir jalan di depan puing-puing kapel itu dengan apa yang disebut Goshae e Aman (pojok Perdamaian).

“Banyak Kitab Suci dan buku rohani lainnya juga dihancurkan selama pembongkaran tersebut,” kata Pastor Emmanuel Yousaf Mani, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Pakistan, saat ia dan tiga imam lainnya berjuang untuk tetap melakukan aksi damai.

Otoritas Pembangunan Lahore merebut properti seluas 8.093 meter persegi itu pada 10 Januari.

Gereja Katolik telah mengelola pusat itu selama 50 tahun dan sebelumnya telah menggunakan bangunan itu sebagai rumah untuk para jompo, sekolah putri dan biara.

Properti, yang dibangun tahun 1887, telah didaftarkan dengan nama Asosiasi Amal Lahore.

Selama protes itu Pastor Mani menjelaskan dokumen hukum tempat itu kepada media.

“Kami tinggal di tempat itu selama tiga tahun”, katanya, seraya menambahkan bahwa tiga keluarga Katolik juga tinggal di gedung itu.

“Saya menelepon imam [Pastor Mani] ketika mereka datang. Pihak berwenang mendorong kami keluar dan memotong pipa air, selang gas dan listrik; kami tak berdaya,” kata Augustine George, seorang pelatih guru yang telah tinggal di pusat itu.

“Saya hanya bisa menyelamatkan beberapa perabot dan pakaian. Bahkan, laptop milik Majelis Pendidikan Katolik, diambil oleh polisi.”

Gereja Katolik mengecam penghancuran properti yang sah tersebut melalui sebuah pernyataan pers.

“Ini adalah sebuah contoh pidana karena pejabat pemerintah merampas lahan,” kata pernyataan itu.

“Pejabat Koordinator dan petinggi PNS di distrik tersebut menghancurkan pusat itu tanpa menunjukkan dokumen hukum. Pemerintah harus berhenti menginjak-injak hak-hak minoritas agama di Pakistan,” kata pernyataan itu. (Cathnews/Ucanews)