Investigasi langsung itu merupakan metode pencarian bukti terbesar yang dilakukan parlemen. Hanya sepuluh penyelidikan serupa yang pernah dilakukan sejak Perang Dunia II.
Anggota parlemen oposisi Belanda mempertimbangkan untuk menggelar penyelidikan karena merasa pemerintah tidak cukup bertindak. Memang, ada sejumlah kelompok investigasi yang menyelidiki kasus pelecehan dalam gereja, lapor Radio Nederland, Rabu (01/02/2012).
Sebuah komisi yang dibentuk oleh gereja sendiri baru-baru ini melaporkan temuannya. Komisi lain yang dibentuk departemen kesehatan masih melakukan penyelidikan mengenai penyalahgunaan dan diawasi oleh pemerintah. Kelompok lainnya juga mengeluarkan rekomendasi agar gereja membayar ganti rugi kepada korban.
Dalam pembelaannya, Menteri Kehakiman Ivo Opstelten mengatakan, dia tetap memantau berbagai penyelidikan dan telah membentuk kelompok kerja untuk mencegah pelecehan seksual anak. Mengenai kasus yang telah terjadi selama bertahun-tahun pada gereja katolik, Opstelten mengatakan puas dengan hasil dari komisi yang ditunjuk oleh gereja itu sendiri.
"Saya merasa isu ini masuk dalam ranah gereja."
Justru sikap inilah yang meyakinkan banyak pejabat di parlemen untuk melakukan penyelidikan sendiri.
Membebaskan
Khadijah Arib, anggota parlemen dari Partai Buruh (PVDA), mengatakan, pemerintah terlalu membebaskan gereja mengadakan penyelidikan dan menjatuhkan hukuman kepada para pelaku. Dia terlihat makin frustrasi ketika mendengarkan penjelasan menteri.
"Pemerintah telah gagal. Anda bahkan tidak berani mengutarakan penilaian akan apa yang terjadi. Ini memalukan sekali. Makanya saya mengusulkan parlemen mengadakan penyelidikannya sendiri. Semakin saya mendengarkan Anda, semakin saya yakin kita perlu penyelidikan sendiri."
Arib membandingkan kontrasnya peran pasif Pemerintah Belanda dengan peran yang jauh lebih aktif diambil Pemerintah Irlandia. Mereka telah melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai pelecehan dalam lingkungan gereja.
Pemerintah Belanda menghadapi sejumlah pertanyaan seputar skandal pelecehan. Komisi Samson menyelidiki pelecehan yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan. Rieke Samson, ketua komisi, baru-baru ini menyerukan dibentuknya pusat registrasi bagi semua kasus penyalahgunaan. Gagasan disambut baik oleh seluruh anggota komisi, tetapi anggota parlemen merasa mandat komisi ini terlalu sempit.
Pada tingkatan lain, pemerintah juga menghadapi beberapa masalah rumit. Sampai sejauh mana pemerintah mengetahui adanya pelecehan seksual di gereja saat itu terjadi? Seberapa sering pejabat pemerintah menutup mata? Sampai sejauh mana Kemeterian Kehakiman memutuskan akan membiarkan gereja menangani kasus pelecehan menggunakan hukum agama dan bukannya memberlakukan hukum sipil?
Muncul ke permukaan
Setidaknya satu kasus telah muncul ke permukaan di mana diketahui seorang pejabat di Kementerian Kehakiman tidak mengambil tindakan apa pun setelah mengetahui terjadinya kasus pelecehan di gereja. Anggota parlemen ingin tahu apakah ada lebih banyak lagi kejadian seperti ini.
Parlemen juga ingin mengetahui sejauh mana terjadinya pelecehan perempuan dan anak perempuan dalam kasus penyalahgunaan, isu yang tidak dicakup dalam komisi penyelidikan yang ditunjuk oleh gereja. Pelanggaran yang berbentuk kekerasan, tetapi tidak seksual, juga harus diselidiki lebih seksama.
Sampai saat ini, pemerintah baru mengambil sedikit sekali tanggung jawab akan masalah ini. Menteri Kehakiman mengatakan sebagian besar kejahatan yang dilakukan melampaui batas yuridiksi mereka. Dia menolak kemungkinan digunakannya hukum internasional hak asasi manusia, seperti yang disarankan oleh perwakilan beberapa korban, untuk sedikit memutari batasan undang-undang.
Pada saat bersamaan, organisasi yang dibentuk untuk membantu korban pelecehan telah melaporkan 75 kasus di mana gereja gagal meneruskan penyelidikan mereka. Menurut para korban, hal ini menunjukkan gereja tidak dapat dibiarkan sendirian dalam menyelidiki penyalahgunaan.
Tofik Dibi, angoota parlemen dari Partai Kiri Hijau (Groen Links), berkomentar langsung ke inti masalah.
"Inilah masalah mendasar dalam perdebatan, bahwa kita sekarang melihat gereja sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, itu ucapan menteri langsung. Namun, pertanyaannya sekarang adalah apakah pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada para korban.
Parlemen akan meneruskan perdebatan mengenai kasus pelecehan dalam gereja hari Kamis (02/02/2012) ini. Menteri Opstelten akan berusaha keras meyakinkan anggota parlemen agar mengurungkan niatnya mengadakan penyelidikan atas penyalahgunaan dalam gereja Katolik. (Kompas)
