Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Penolakan Keberadaan Front Pembelah Islam (FPI) Jadi Instrospeksi Toleransi Beragama di Indonesia.
MANADO (SUMUT) - Maraknya aksi menolak keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia oleh sejumlah kalangan dan bahkan masyarakat pada umumnya, menurut rohaniwan Katolik Pastor Prof DR Yong Ohoitimur MSC, adalah wajar. Karena menurutnya, setiap aksi kekerasan [yang sering dilakukan oleh FPI] tidak akan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Dikatakan Dosen Filsafat dan Etika Moral Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng ini, adalah baik dan positif jika FPI berdiri sebagai ormas yang bertujuan untuk menegakan kemurnian iman Islam di Indonesia.
“Tujuan mereka memang positif. Hanya saja aksi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut tidak baik dan bahkan bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Karena sesungguhnya agama Islam selalu membawa kedamaian kepada semua makluk, begitu juga dengan tujuan dari agama-agama lainnya,” jelasnya.
Karena itu, tambah tokoh agama Sulut yang banyak berkontribusi di bidang politik, pemerintahan dan kemasyarakatan ini, aksi penolakan warga terhadap FPI ini harus dijadikan momentum berharga bagi FPI untuk mengintrospeksi diri dan keberadaan mereka di tengah masyarakat. Apalagi masyarakat yang menolak tidak hanya dari umat beragama non-muslim tapi juga datang dari umat muslim sendiri.
“FPI harus mengevaluasi keberadaannya sebagai salah satu ormas di Indonesia. Karena seharusnya tujuan yang baik demi menegakan kemurnian iman Islam tersebut harus disertai aksi yang mengarah pada penciptaan rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Karena aksi keke-rasan sama sekali tidak mem-berikan rasa aman kepada masyarakat,” tandasnya.
Sedangkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Utara, menyatakan tidak akan menerima FPI di daerah tersebut.
Melalui wakil Ketuanya Js Sofyan Jimmy Yosadi yang merupakan ketua Majelis Agama Konghuchu di Sulawesi Utara menyatakan warga di Sulawesi Utara terutama umat beragama secara besama-sama menyatakan tidak membutuhkan kehadiran FPI di Sulut, demi menjaga kedamaian dan menjauhkan aksi anarkis dan kerusuhan.
“Bersama pemerintah daerah. Gubernur dan Wagub, kapolda, Danrem dan sebagainya kamu terus meng-awal daerah ini agar jauh dari kerusuhan dan aksi anarkis. Terkait FPI, beberapa tahun yang lalu memang ada surat permohonan kepada Kesbangpol, kemenag dan tokoh-tokoh agama. Kesimpulannya Sulut tidak membutuhkan kehadiran FPI. Bahkan ormas-ormas muslim dan tokoh-tokohnya bersedia untuk melakukan dialog tersendiri,” jelasnya. (HarianKomentar)