Wednesday, 1 February 2012

Wednesday, February 01, 2012
Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Persekutuan Gereja-gereja di Papua (PGGP) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bahas Masalah Papua.
JAKARTA – Para tokoh Gereja yang berada dalam Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara Jakarta Rabu (01/02/2012) sore tadi.

Dalam pertemuan tersebut hadir 13 orang perwakilan PGGP antara lain Ketua Umum PGGP, Pdt Lipiyus Biniluk bersama 12 orang perwakilan hamba Tuhan antara lain Pastor Neles Tebay, Pdt. Jan Pieth Wambraw, Pdt. Isai Doom, Pdt. Ronaldly Rionaldo Waromi, Pdt. Theopilus Maupa, Pdt. Daniel Sukan, Pdt. J. Willem Yance Maury, Pdt. Dorman Wandikbo, Pdt. Obednego Mauri, Ev. Mathias Sarwa, Pdt. Yulianus Worabay, dan Maurits Rumbekwan.

Selain Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga turut hadir diantaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono,Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono serta Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Presiden dan jajarannya bersama PGGP membahas soal perdamaian di Papua dengan mendengarkan pendapat dari PGGP yang ingin mewujudkan kedamaian di tanah Papua untuk ke depan.

"Presiden mendengarkan pendapat dari perwakilan pastur-pastur yang ingin mewujudkan Papua damai. Presiden menyambut baik, dan meminta Wakil Presiden Boediono untuk meneruskan dialog demi kemajuan Papua," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang turut mendampingi Presiden, kepada para wartawan seusai pertemuan.

Pada kesempatan tersebut, PGGP juga meminta agar pemerintah lebih memerhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Atas hal ini, Presiden memberi petunjuk kepada jajaran menteri untuk terus membangun jaringan infrastruktur di Papua.

Pemerintah, sambung Gamawan, sedang membuat kajian untuk membuat pabrik semen, dan juga pengadaan kapal, demi mewujudkan transportasi murah. Pelayanan pendidikan dan kesehatan di Bumi Cenderasih pun akan terus ditingkatkan.

"Tidak perlu orientasi profit. Kalau perlu, BUMN yang membangun. Swasta juga bisa untuk mempercepat pembangunan," jelas Gamawan.

Menurut Gamawan, harus ada percepatan yang harus diwujudkan dalam waktu dekat ini di Papua disamping dialog-dialog yang terus dikembangkan. Untuk itu, Presiden menugaskan Wakil Presiden Boediono untuk mewujudkan hal itu.

Dialog Damai
Sebelumnya, Pastor Neles Tebay yang juga Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur pada Rabu siang (01/02/2012) menyatakan gereja akan mendorong adanya dialog perdamaian dengan sikap saling terbuka dan memahami dari masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia sangat penting.

"Dialog Perdamaian menjadi kunci. Jika tidak, Papua akan terus-menerus seperti ini dan rakyat yang akan terus menderita," tuturnya.

Dalam dialog damai, lanjut Neles, ada sembilan aktor di yang harus terlibat dan berdialog secara terbuka, jujur, dan saling menghargai. Kesembilan aktor itu adalah orang asli Papua, orang luar Papua di Papua, polisi, tentara, pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan-perusahaan eksploitasi sumber daya alam, Organisasi Papua Merdeka serta Tentara Papua Merdeka dan orang Papua di luar negeri.

Melalui dialog, lanjut Neles, diharapkan Papua menjadi tanah Papua yang damai dan jauh dari aksi kekerasan. Pembangunan di Papua pun dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan konsisten, siapa pun pemimpinnya. (Kompas/TimPPGI)