Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Usulan Mediasi Pihak Ketiga dalam Dialog Jakarta-Papua Ditolak Pemerintah Pusat.
JAYAPURA (PAPUA) - Usulan menghadirkan pihak ketiga yang netral dalam dialog Jakarta-Papua, yang diajukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) saat bertemu dengan Presiden RI, Soesilo Bambang Yoedhoyono (01/02/2012) ternyata tidak mendapatkan respon positif oleh pemerintah Indonesia.
Melalui Menkopolhukam, Djoko Soeyanto, Pemerintah Indonesia mengatakan dialog antara Jakarta dan Papua ini belum perlu adanya mediator.
"Kita Komunikasi secara langsung saja kenapa sih, sebagai mediator? Ini kan kita baru membangun komunikasi. Dan komunikasi ini bukan cuma satu kelompok saja kan? Ada beberapa. nanti juga akan ada kelompok lain yang kita ajak komunikasi. Yang penting visinya sama, bagaimana membangun Papua itu aman, damai dan dan mensejahterakan masyarakat Papua. Susbtansinya itu harus kita sama-sama sepakat." Kata Menkopolhukam pada BBC di Jakarta (02/02/2012).
Sebelumnya, dalam pertemuan tertutup Presiden SBY dengan sejumlah tokoh agama di Wisma Negara (01/02/2012), para pemimpin Gereja-Gereja Papua mengusulkan mediator dialog dari pihak ketiga yang dianggap netral. Pihak ketiga yang akan menjadi mediator dalam dialog antara Papua dan Jakarta bisa berasal dari luar Indonesia.
Hadir dalam dialog itu, antara lain pendeta Lipiyus Biniluk, Dr. Neles Tebay, Pr., pendeta Jan Pieth Wambraw, pendeta Isai Doom, S.Th., pendeta Ronaldly Rionaldo Waromi, S.Th., pendeta Theopilus Maupa, pendeta Daniel Sukan, S.Th., pendeta J. Willem Yance Maury, S.Th., pendeta Dorman Wandikbo, pendeta Obednego Mauri, Ev. Mathias Sarwa, pendeta Yulianus Worabay, dan Maurits Rumbekwan, SH. (Jubi)