Dalam pernyataannya pada Jumat (23/03/2012), para Uskup Gereja Katolik di Jerman dan Austria mengutuk pernyataan Mufti Agung Sheikh Abdul Aziz al Shaikh yang dianggap sebagai sebuah tindakan tidak terpuji yang menentang hak kemanusiaan jutaan warga asing yang bekerja di wilayah Semenanjung Arab.
Uskup Agung Robert Zollitsch, Ketua Umum Konferensi Waligereja di Jerman menyatakan pernyataan mufti pada hari Minggu (11/03/2012) adalah usaha menghilangkan kebebasan beragama.
“Pernyataannya [mufti Arab Saudi] menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan atas keberadaan agama, khususnya kepada para pekerja asing yang membuat perekonomian di negara itu berjalan dengan baik,” tuturnya bersama.
“Adalah sebuah tamparan kepada mereka [para pekerja asing] jika gedung-gedung gereja yang disediakan untuk mereka kemudian ‘diambil’,” lanjutnya ketika mengadakan Konferensi pers bersama beberapa Gereja di Eropa terkait perkembangan toleransi negara Eropa terhadap negara Arab.
Para Uskup Katolik di Jerman juga mempertanyakan sikap diskriminatif dari Mufti Arab Saudi ini yang bertentangan dengan impian raja mereka, Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang menginginkan adanya gedung pusat kerukunan antar umat beragama di Riyadh.
“Bagaimana bisa seorang mufti agung mengeluarkan fatwa yang bertolak belakang dengan raja mereka?” tanya Uskup, “Kami melihat hal ini sebagai sebuah perlawanan antara dialog [raja Abdullah] yang telah dilakukan, dan sikap antara raja dan mufti agung-nya.”
Sementara Uskup Agung Markus dari Keuskupan Yegoryevsk, yang juga mengepalai Departemen Gereja-gereja Orthodoks Russia di luar negeri menganggap fatwa itu sebagai peringatan terhadap hubungan toleransi beragama di negara yang mengaku sebagai tempat kelahiran agama ‘damai’.
Kepada Intefax, di Moskow, Rusia, pada Jumat (23/03/2012), Uskup Agung Markus mengharapkan agar negara-negara tetangga Arab Saudi dapat mengabaikan seruan diskiminatif dari Mufti sekte Wahabbi itu dan tetap menjaga perdamaian dan toleransi di Semenanjung Arab.
Uskup Paul Hinder yang menjadi pengawas Gereja-gereja Katolik di Uni Emirat Arab, Oman dan Yaman, mengungkapkan, walaupun fatwa tersebut belum disebarluaskan di Arab Saudi, ia mengkhawatirkan beberapa masyarakat Arab yang mengetahui fatwa tersebut dapat ‘menyalahgunakannya’ dengan le
bih awal mengusir umat Kristen di negara itu.
Sekurangnya ada 3,5 juta umat Kristen bekerja dan menetap di negara-negara di Semenanjung Arab. Mayoritas dari mereka adalah umat Katolik dari India dan Filipina dengan jumlah 47,760,669 orang. Sedangkan sisanya adalah umat Injili, Pentakosta dan Orthodoks dari Amerika, Afrika dan Eropa. Serta lainnya adalah umat Kristen pribumi.
Walau pemerintah Arab Saudi secara resmi menyatakan negarannya 100 persen muslim, ada sekitar 900 ribu umat Kristen menetap di negara itu. Sehingga demi menjaga ‘toleransi’ berazas syariat Islam yang pada dasarnya melarang pendirian gedung gereja maupun rumah ibadah di negara itu. Pemerintah memperbolehkan mereka beribadah dengan syarat ‘tidak boleh diketahui’ oleh aparat.
Sedang di Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman dan Yaman, beberapa gedung-gedung gereja masih diperbolehkan untuk didirikan di kawasan minoritas Kristen pribumi yang berasal dari Gereja Katolik, Gereja Orthodoks Russia, Gereja Timur -Assiria dan Gereja Suriah. Minoritas Kristen pribumi ini telah ada jauh sebelum agama Islam lahir. (Reuters/Intefax/CNS/TimPPGI)
