JAYAPURA (PAPUA) – Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak konsisten menyelesaikan masalah dan konflik di Papua dengan melaksanakan pertemuan dengan dua pihak yang dari para pemimpin Gereja-gereja di Papua. “Kami, PGI melihat dua pertemuan oleh pihak gereja –gereja di Papua dengan presiden pada beberapa waktu lalu, bahwa dua pertemuan itu tidak sejalan,” ujar Ketua Umum PGI, Pdt Andreas Yewanggoe kepada Tabloid Jubi pada Jumat (02/03/2012).
Menurutnya tujuan pertemuan para tokoh gereja Papua melalui Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) pada 1 Februari 2012 tersebut tidaklah sejalan dengan pertemuan tokoh gereja Papua yang dimediasi PGI pada 16 Desember 2011.
“Persepsi awal kami [terkait] dua pertemuan itu, tidak sejiwa,” yang dapat menimbulkan perpecahan gereja-gereja di Papua.
Hal tersebut diamini Pdt Herman Awom dengan menyatakan ada usaha dari pemerintah pusat dan aparat keamanan untuk mempolarisasi gereja-gereja di tanah Papua, dengan mengadakan pertemuan antara Presiden dan para pendeta yang dinilai tidak mewakili gereja-gereja di tanah Papua.
Hal yang sama sebelumnya telah dikatakan oleh Pdt Karl Erari, pendeta asal GKI Tanah Papua yang juga wakil Ketua PGI, pada awal Februai 2012 lalu.
Pdt Erari mengungkapkan pemerintah Pusat melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil mengadu domba Gereja-gereja di Papua dengan mengadakan pertemuan dengan dua kelompok gereja yang membawa dua format ‘proposal penyelesaian masalah Papua’ yang berlawanan satu sama lain.
Hal ini menurutnya, secara langsung telah membuat perpecahan di kalangan Gereja-gereja Papua yang bertujuan mengakhiri kekerasan di tanah Papua dengan jalan damai, tanpa pernah ada usaha untuk melepaskan diri dari negara ini. (TimPPGI)
