Seperti diberitakan oleh Cathnews Indonesia, hal ini dikatakannya saat mengikuti pelaporan hasil penelitian lembaga Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG-Indonesia) dan HIVOS Regional Office South East Asia (Netherland) bekerjasama dengan Ford Foundation (USA), yang diadakan di Jakarta, pada Kamis (08/03/2012).
Menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, hal ini sangat penting mengingat peran sentral media saat ini bagi transformasi masyarakat.
Diutarakan menanggapi benang merah yang disimpulkan dalam pelaporan itu yakni, produk berita dan siaran media massa di Indonesia, baik elektronik maupun cetak sudah dipengaruhi oleh kepentingan bisnis dan politik pemilik media.
“Akibatnya, isi pemberitaan mereka lebih sering melayani kebutuhan bisnis dan politik daripada melayani kepentingan publik,” tutur Yanuar Nugroho, koordinator penelitian ini, yang juga pakar IT.
Yanuar melaporkan, ada 12 grup media besar yang menguasai hampir seluruh media massa di Indonesia. Beberapa pemilik media besar ini adalah pebisnis yang juga berafiliasi dengan partai politik.
Selain itu, katanya, berkaitan dengan kualitas materi berita, pertimbangan utama media masih pada soal rating atau kuantitas pembaca sehingga sering menampilkan berita-berita yang sensasional tetapi tidak berbobot. Sebaliknya, media massa semakin kurang menampilkan isu-isu yang mendidik, misalnya berkaitan dengan isu gender, kaum minoritas dan kaum difabel.
Selain Romo B Herry-Priyono, penanggap lainnya, Ignatius Haryanto dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, menegaskan perlunya regulasi penyiaran yang betul-betul menjamin peningkatan kualitas materi berita dan siaran media.
Selain itu, katanya, berkaitan dengan kualitas materi berita, pertimbangan utama media masih pada soal rating atau kuantitas pembaca sehingga sering menampilkan berita-berita yang sensasional tetapi tidak berbobot. Sebaliknya, media massa semakin kurang menampilkan isu-isu yang mendidik, misalnya berkaitan dengan isu gender, kaum minoritas dan kaum difabel. (CathnewsIndonesia)
