Saat ini PGI disibukkan dengan konsolidasi internal pimpinan gereja, karena peran mereka sebagai tokoh agama dan masyarakat penting untuk membentuk opini publik. Yang menjadi kekhawatiran sebetulnya adalah Gereja Protestan.
"Karena gereja ini cukup beragam dan banyak pimpinannya sehingga untuk konsolidasi sangat sulit," kata Novel Matindas dari Biro Papua, di PGI.
Saat ini PGI masih berupaya untuk berkomunikasi intensif. Sebab, tutur Novel kepada Radio Nederland, tidak mudah untuk berkomunikasi dengan penduduk Papua. Ada berbagai fraksi, friksi, kecurigaan dan hal-hal lain yang menghalangi gereja-gereja di Papua untuk bisa bersama-sama menentukan satu tujuan.
Ini sedang diupayakan dengan PGI dan Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD).
"Tidak semua orang Papua mau merdeka. Dalam arti merdeka secara politis. Nah, ada yang mau merdeka tapi secara ekonomi. Atau ingin merasakan hidup yang tentram dan damai. Yang mereka perjuangkan terutama kesamaan hak sebagai warga negara Indonesia. Yang terakhir ini masih ingin bergabung dengan Indonesia."
Tidak gampang
Tidak mudah untuk memisahkan diri dari dan juga kebijakan pemerintah Indonesia. Papua masih dalam tahap implementasi UU 21 tahun 2001 tentang Otsus, yang sampai sekarang tidak konsisten.
"Jadi pemerintah Indonesia ini kayaknya setengah hati atas isu Papua dan pemerintah tidak terlalu mendengakran aspirasi Papua serta terlampau Jakarta Centre, artinya Jakartalah yang paling tahu apa yang harus dikerjakan di Papua."
Sementara itu Novel juga menjelaskan Dewan Gereja-gereja se-Dunia dalam statementnya mengatakan bahwa rakyat Papua berhak memutuskan apa yang terbaik untuk mereka. Nah yang terbaik itu kan tentu harus didefinisikan dengan tepat.
"Apakah yang terbaik itu merdeka ataukah yang terbaik itu masih menjadi bagian dari NKRI? Yang kita tahu masih banyak masalah di dalamnya. Ataukah yang terbaik itu dengan implementasi otsus atau apa? Itu bahan pertimbangan DGD, bahwa masyarakat asli Papua harus diberikah hak untuk menentukan nasib mereka."
Posisi PGI ini adalah bagaimana agar orang Papua mendapatkan hak mereka. Mereka yang selama ini menjadi korban pelanggaran HAM, agar mendapat kompensasi. Boleh dibilang sebagai bentuk pertanggunjawaban dari pemerintah.
Langkah awal
Sementara itu Oridek Ap dari Free West Papua di Belanda, mengatakan, pernyataan DGD itu merupakan langkah awal menuju kemerdekaan. Gereja sebetulnya harus bicara soal firman Tuhan. Kalau gereja bisa merasa perlu untuk membela bangsa, maka itu tidak ada salahnya.
"Kalau gereja harus bicara politik untuk membela masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi hidup, maka gereja tidak salah untuk berbuat seperti itu. Gereja wajib juga untuk membela jemaatnya. Sangat sulit sebetulnya persoalan ini, gereja memiliki posisi penting untuk membela masyarakat," demikian Oridek Ap. (RNW)
