Setelah berhasil menipu umat Kristen saat pemilu presiden, pemerintah Mesir yang telah dikuasai kelompok supremasi Islam ini mulai mencari cara menghilangkan pengaruh dan fungsi pelayanan gereja pribumi yang telah ada sejak abad pertama itu.
Dilansir dari AINA, pada 31 Agustus 2012, Sidang Konstitusi Mesir yang bertugas membuat undang-undang dasar Mesir yang baru mengusulkan sebuah rancangan peraturan yang memerintahkan Gereja yang tersebar hingga penjuru dunia itu untuk mengalihkan kontrol keuangan dari Badan Pengurus Audit Keuangan Gereja, ke Kementrian Keuangan Mesir.
Rancangan peraturan yang diusulkan oleh mayoritas konstituen yang berasal dari kelompok salafi dan ikwanul muslimin ini ditolak keras oleh Gereja Koptik.
Khaled Saeed, jurubicara Front Salafi yang berada didalam Sidang Konstitusi, berkilah, rancangan pemantauan keuangan gereja muncul dari 'tekanan segelintir orang' yang memaksa mereka untuk memantau keuangan Ikwanul Muslimin, sembari mengatakan kaum mereka tidak bermaksud mengganggu kebebasan beragama.
"Seharusnya ada pengendalian terhadap keuangan gereja," dalih Saeed dalam sebuah debat yang berhadapan dengan Ramses El-Naggar, penasehat hukum Gereja Koptik, yang disiarkan di stasiun TV Mesir, Al Hayat pada 28 Agustus 2012.
Sebuah tuduhan aneh pun dilontarkan Saeed, konon, biara Koptik yang terkecil di Mesir, menurutnya berukuran lebih besar daripada luas Vatikan atau Mesjid Al Azhar, sehingga ia bersama para muslim takut jika hal ini akan memancing munculnya "negara gereja didalam negara sipil Mesir."
Ramses El-Naggar menanggapi tuduhan palsu ini dengan menegaskan, membandingkan Gereja Koptik dengan Ikwanul Muslimin adalah sebuah kesalahan besar. Ikwanul adalah organisasi politik, sedangkan Gereja Koptik adalah institusi keagamaan, sama seperti masjid yang tidak pernah diaudit keuangannya. Sehingga pembatasan dan mengendalian oleh pemerintah terhadap gereja merupakan kesalahan besar.
Sementara itu, pejabat sementara Patriakh Gereja Orthodoks Koptik, Uskup Anba Pakhomious menyatakan kutukannya atas aksi islamisasi tersebut.
"Pematuhan yang dipaksakan dari rancangan tersebut tidak dapat diterima, dan jika hal ini disetujui, ini adalah rancangan ini hanya miliki satu arti, umat Koptik telah dianiaya [oleh fundamentalis Islam melalui Pemerintah]," ucap Uskup Pakhomious.
Ia menambahkan, Gereja Koptik tidak akan mengijinkan adanya kendali terhadap donasi dan keuangan gereja oleh siapapun diluar kalangan gereja, selain tidak akan membayar pajak kepada negara karena segala keuangan yang didapati gereja, digunakan untuk pelayanan terhadap para yatim piatu dan warga Koptik yang membutuhkan, sebab pemerintah tidak pernah turut andil dalam pengembangan gereja, sehingga sangat tidak layak jika kini negara ingin menarik pajak dari gereja.
Kanselir Edward Ghaleb, satu dari tiga perwakilan umat Koptik di Sidang Konstitusi mengatakan, pemerintah Mesir tidak pernah sama sekali membantu keuangan gereja. Berbeda dengan yang dialami masjid, sehingga sangat tidak logis jika kini mereka menuntut pemantauan dan pengendalian keuangan gereja.
Dikatakan, rancangan itu memaksa Gereja Koptik untuk 'meminta ijin' dari Badan Pusat Audit terkait penggunaan keuangan dalam berbagai hal yang akan dilaksanakan oleh gereja dan para anggotanya, termasuk pengelolaan yayasan sosial, rumah sakit dan sekolah milik Gereja Koptik, yang kesemuanya itu didanai dari anggota gereja. (AINA/TimPPGI)
