“Muhammadiyah berjasa besar bagi bangsa ini. Mereka dari dulu konsisten membangun bangsa di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga konstitusi (ketatanegaraan),” kata sekretaris eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Antonius Benny Susetyo yang dimintai pendapatnya soal Milad 100 Tahun Muhammadiyah di Jakarta, Minggu (18/11/2012).
Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912.
Menurut Romo Benny, peringatan 100 tahun kelahiran Muhammadiyah, harus dijadikan momentum untuk mengembalikan semangat pendiri organisasi, KH Ahmad Dahlan. Di mana, Ahmad Dahlan pada masanya mendorong masyarakat sipil untuk ikut serta membangun bangsa.
Romo Benny juga mengatakan, Muhammadiyah meskipun organisasi yang berdasarkan Islam, tetapi menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Hal tersebut membuktikan bahwa Muhammadiyah memiliki visi kebangsaan yang tak perlu diragukan lagi.
“Justru Muhammadiyah itu mencontohkan bagaimana hidup berdampingan yang rukun dengan pemeluk agama lain di dalam satu negara,” katanya.
Karena itu, Romo Benny berharap Muhammadiyah tetap konsisten dalam melakukan kegiatan positifnya. Sehingga, akan membuat masyarakat sipil ikut berperan dalam membangun bangsa melalui organisasi ini.
Sementara itu Milad kali ini, kata Din Samsuddin, ketua PP Muhammadiyah, mengatakan Muhammadiyah akan melakukan revitalisasi, tidak hanya dari segi kuantitas namun juga dari segi kualitas. Tidak terhitung banyaknya badan usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan yang turut andil dalam membangun Indonesia.
Din menyebutkan organisasi Muhammadiyah saat ini sudah mulai menyisir masyarakat kaum miskin kota, buruh. Fokus ke depan, Muhammadiyah berusaha terlibat dalam penciptaan masyarakat madani untuk membangun bangsa. “Muhammadiyah mengukuhkan eksistensinya sebagai masyarakat madani,” ucapnya.
Muhammadiyah bersama majelis-majelis keagamaan lain, termasuk Konferensi Waligereja Indonesia bersama-sama menyampaikan seruan termasuk kebijakan yang tidak pro rakyat. (UcanIndonesia)
